7.06.2014

ANGGARAN KPPS UNTUK PENYELENGGARAAN PILPRES

DENGAN INI DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT KPPS BAHWA UNTUK ANGGARAN PENYELENGGARAAN PILPRES 9 JULI 2014 MENDATANG SEBAGAI BERIKUT :

  1. MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN  ADALAH SEBAGAI BERIKUT : PADA TANGGAL 7 JULI 2014 BENDAHARA PENGELUARAN KPU MENDISTRIBUSIKAN ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS ATAU STAF URUSAN KEUANGAN DI TINGKAT SEKRETARIAT PPK UNTUK DITERUSKAN KEPADA SEKRETARIAT PPS DAN KEMUDIAN DISAMPAIKAN KEPADA MASING-MASING KETUA KPPS.
  2. ANGGARAN KPPS SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM DIPA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG (REVISI 2) TA 2014 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
  • BELANJA BAHAN (KODE MAK : 521211) :
          PEMBUATAN TPS : Rp. 750.000,-
          KONSUMSI KPPS, LINMAS : 9 ORANG X Rp.35.000

  • HONOR OUTPUT KEGIATAN (KODE MAK : 521213)
          KETUA : 1 ORANG x Rp. 400.000
          ANGGOTA : 6 ORANG x Rp. 350.000 
          LINMAS : 2 ORANG x Rp. 250.000
          Catatan : Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan PPh-21 yang berlaku

     3.  PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SILAHKAN                                   MENGHUBUNGI STAF URUSAN KEUANGAN DI SEKRETARIAT PPS DAN ATAU                       DI SEKRETARIAT PPK MASING-MASING.




DEMIKIAN, TERIMA KASIH.

BENDAHARA PENGELUARAN

7.01.2014

PENGUMUMAN 10 BESAR HASIL TES WAWANCARA

Berdasarkan hasil seleksi dengan ini di umumkan nama-nama calon anggota KPU Kota Bandar Lampung yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan adalah sebagai berikut :
Klik Link di bawah ini

6.11.2014

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung periode tahun 2014-2019 bisa langsung di unduh melalui link dibawah ini..

2.24.2014

Lowongan Pendaftaran Pemantau Pemilu

1. Bersifat Independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas
3. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi
    dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah
    pemantauannya.

Persyaratan khusus pemantau dari luar negeri:
1. Mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang
    pemantauan pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan
    surat pernyataan dari organisasi pemantau yang
    bersangkutan, atau surat pernyataan bagi pemantau
    perseorangan, ataudari pemerintah negara laintempat yang
    bersangkutan pernah melakukan pemantauan;

2. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari
    Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri;
3. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur
    dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemantau Pemilu dapat melaksanakan pemantauan setelah
memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

1. Peraturan KPU No 10 2012
2. 
Lampiran 1 Kode Etik Pemantau PKPU 10 2012
3. Lampiran 2 Juknis Pendaftaran Pemantau PKPU 10 2012
4.  Formulir Pendaftaran Pemantau PKPU 10 2012

1.18.2014

RAPAT KO'ORDINASI DENGAN PPK TENTANG PENYEMPURNAAN DPT PEMILU LEGISLATIF 2014


Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tokoh Masyarakat

1.11.2014

PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILGUB MINGGU 11 JANUARI 2014